Beranda » Indonesia Impor Beras Lagi, Bagaimana Nasib Petani?

Indonesia Impor Beras Lagi, Bagaimana Nasib Petani?

indonesia impor beras

Indonesia merupakan salah satu penghasil beras terbesar di dunia. Bahkan menempati urutan ke-3 di bawah Tiongkok dan India. Namun begitu, pemerintah masih sering melakukan impor beras dari negeri lain dengan berbagai dalih yang muncul. Dan baru-baru ini kebijakan Indonesia impor beras ini mendapat reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian besar tanggapan menyayangkan kebijakan ini. Sebab di berbagai daerah di Indonesia saat ini telah panen atau hampir panen padi.

Meskipun pandemi covid 19 menghentikan berbagai kegiatan usaha, namun tidak dengan dunia pertanian. Para petani masih tetap menanam padi mereka dan tidak terlihat jika pandemi membuat mereka berhenti menanam padi. Produksi padi tetap seperti biasanya meskipun terjadi beberapa kendala seperti kurangnya pupuk. Jika itu yang terjadi maka semestinya akan kembali lagi kepada kebijakan pemerintah tentang penyediaan pupuk. Kemudian pada intinya, produksi padi dari petani tidak mengalami kendala yang signifikan karena adanya covid 19.

Stok beras jadi alasan Indonesia impor beras

Rencana impor beras oleh pemerintah tersebut sebesar 1 juta ton. Dan mengutip berita CNBC Indonesia alasan kebijakan impor ini adalah untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton. Sedangkan 500 ribu ton lainnya sesuai dengan kebutuhan perum bulog. Pemerintah berdalih bahwa kebijakan tersebut untuk menekan harga beras dalam negeri.

Dengan kehadiran beras tersebut tentu saja akan terjadi persaingan harga beras petani dalam negeri dengan beras impor. Jika tujuannya adalah untuk menekan harga beras tentu saja akan berhasil sesuai harapan. Namun bagaimana dengan nasib para petani padi? Tentu saja harga yang mereka dapatkan akan rendah. Dengan kondisi biaya produksi seperti pupuk yang kian mahal tentu saja hal tersebut akan memberatkan para petani padi.

Panen padi di berbagai daerah sedang bagus-bagusnya

BBC Indonesia memberitakan jika tahun ini panen padi sedang bagus-bagusnya. Di berbagai daerah sedang panen raya karena serangan hama dan penyakit pun tidak terlalu signifikan. Itu artinya panen padi bisa maksimal pada tahun ini. Bahkan pada berita tersebut panen padi rata-rata diatas 7 ton.

Namun begitu para petani kemudian mengeluh dengan terus merosotnya harga gabah. Hal tersebut karena adanya wacana impor beras yang santer akhir-akhir ini. Dan dengan kondisi tersebut jika impor beras benar-benar terjadi maka harga akan semakin merosot dan petani akan semakin tercekik. Oleh karena itu, rasanya sangat pas jika kebijakan impor beras ini merupakan kebijakan yang tidak masuk akal. Karena dengan kondisi panen raya yang terjadi saat ini, semestinya pemerintah lebih memfokuskan penyerapan beras lokal.

Pro kontra juga terjadi dalam pemerintah

Rupanya kebijakan Indonesia impor beras ini tidak hanya memicu komentar dari non pemerintah saja. Akan tetapi beberapa elemen pemerintah pun ada yang kurang sepakat dengan kebijakan ini. Sebagai contoh pernyataan DPRD Jawa Tengah yang diberitakan oleh Gatra.com. Mereka menyatakan kurang sepakatnya dengan kebijakan impor beras tersebut. Alasan utamanya adalah dengan menurunnya harga gabah akhir-akhir ini, kebijakan tersebut akan memberatkan petani padi.

Beberapa politikus lain juga menyatakan keberatan kebijakan impor beras ini. Salah seorang politikus muda dari Partai Amanat Nasional, Slamet Aryadi menolak kebijakan tersebut. Mengutip berita dari Tribunnews.com, Anggota Komisi IV DPR RI ini menyatakan kebijakan tersebut hanya membuat gaduh dan meresahkan. Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa kebijakan tersebut sebagai cerminan bahwa pemerintah tidak menghargai kerja keras para petani.

Nada penolakan juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di Komisi IV DPR RI. Mereka meminta kebijakan tersebut dibatalkan karena hanya akan menguntungkan pihak tertentu, seperti yang diberitakan Bantennews.co.id. Lebih lanjut dalam pernyataan tersebut, kebijakan impor beras tersebut hanya akan menyengsarakan dan merugikan petani dalam negeri.

Kebijakan impor beras ini bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja

Guru Besar IPB, Profesor Muhammad Firdaus menyatakan kebijakan ini bertentangan dengan UU Cipta Kerja (Merdeka.com). Lebih lanjut ia menyatakan jika pemerintah tidak memperhatikan kepentingan petani dalam membuat kebijakan ini. Meski dalam UU Cipta Kerja yang kontrversial tersebut dinyatakan dengan tegas pada pasal 14 dan 36. Dan dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa kebijakan impor semestinya memperhatikan kepentingan petani dalam negeri.

Berbagai pernyataan tersebut semestinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan ini. Dan tentu saja para petani sangat berharap jika pemerintah tidak kembali mengambil kebijakan yang merugikan petani. Dengan persoalan pupuk akhir-akhir ini dan juga pandemi tentu saja membuat goyah perekonomian petani. Jika kebijakan Indonesia impor beras ini dilanjutkan tentu saja kesedihan para petani akan bertambah. Jadi, akankah kebijakan ini tetap berlanjut?

Tinggalkan Balasan